Pasal 352 KUHP apakah bisa ditahan?

(1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,–.

Apakah pasal 351 ayat 1 bisa ditahan?

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Apa arti pasal 351?

Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Apa yang dimaksud dengan penganiayaan ringan?

Jadi, untuk suatu perbuatan dapat dikatakan penganiayaan ringan adalah ketika perbuatan tersebut tidak menjadikan korbannya sakit atau berhalangan untuk melakukan pekerjaan.

Kenapa kasus penganiayaan ringan bisa ditahan atau tidak?

Selain itu, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, penganiayaan ringan juga bukan jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan.

Apakah kasus tipiring bisa ditahan?

Intisari: Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Penahanan tidak dilakukan terhadap pelaku Tipiring.

Apa hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan *?

Ketentuan pidana untuk delik penganiayaan dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 351 sampai dengan 358 kitab undang-undang hukum pidana yang menyebutkan : tindak penganiayaan dihukum dengan ditahan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebanyak empat ratus ribu rupiah, apabila perbuatan memicu luka …

Denda pidana masuk kemana?

Dewasa ini kita mengetahui bahwa seluruh pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim, masuk ke dalam kas Negara.

Pasal 351 termasuk delik apa?

Sebagaimana kita ketahui bahwa penganiayaan adalah merupakan suatu tindak pidana. penganiayaan telah diatur dalam Bab XX Pasal 351 -358 KUHP. Delik penganiayaan termasuk suatu kejahatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang.

Apa pasal penganiayaan?

Jerat Hukum Memukul Seseorang Sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel Memukul Orang yang Melerai Perkelahian, Bisakah Dipidana?, tindakan memukul pada dasarnya merupakan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Berapa bulan penjara kasus pemukulan?

Pasal 351 KUHP Ayat 1 berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penganiayaan berat masuk pasal berapa?

Ancaman atau sanksi pidana untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berada dalam Pasal 351 (2) yang menyebutkan : apabila perbuatan yang mengakibatkan luka berat, dan dinyatakan bersalah maka akan Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021. CC-BY-SA 4.0 License 15 Page 6 Sanksi Pidana Terhadap …

Bagaimana aturan yang berada di KUHP?

Subjek yang dituju, dalam aturan yang berada di KUHP semua peraturannya ditujukan kepada seluruh subjek individu yang berada di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan dalam aturan yang berada di KUHAP semua peraturannya ditujukan kepada alat alat kekuasaan negara (para penegak hukum) yang berpartisipasi dalam penegakan hukum hukum pidana.

Apa yang berbeda dari KUHP dan KUHAP?

Apa sih Perbedaan dari KUHP dan KUHAP? Sebagaimana akar dari pendefinisian, tentu antara KUHP dan KUHAP memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya keduanya berjalan dengan melengkapi satu sama lainnya.

Bagaimana KUHP yang sekarang diberlakukan?

KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.